PROSEDUR TINDAKAN KARANTINA HEWAN EKSPOR


PROSEDUR TINDAKAN KARANTINA HEWAN DOMESTIK EKSPOR :

  1. Pemilik Media Pembawa atau kuasanya melaporkan ekspor atau rencana ekspor MP kepada petugas karantina tentang akan dikirim/diekspornya suatu Media Pembawa dari pelabuhan / Bandar udara dari wilayah RI dengan mengisi formulir KH-1 yaitu Permohonan Pemeriksaan Karantina dengan melampirkan dokumen persyaratan yang dipersyaratkan.
  2. Terhadap media pembawa ekspor dapat dikenakan tindakan pemeriksaan:
  • ditempat – tempat pengeluaran di pelabuhan laut/ bandar udara atau
  • gudang pemilik / IKHS;

Setelah menerima laporan dari pemilik Media Pembawa, petugas karantina melakukan pencatatan/penomoran dalam buku agenda dan diserahkan kepada koordinator fungsional;

  1. Koordinator fungsional melakukan pengelolaan penugasan Medik dan Paramedik Veteriner dalam kelompok/individu, dengan Surat Tugas Kepala Balai atau pejabat yang ditunjuknya, melalui penerbitan form KH-2: Surat Tugas, yang berisi penugasan dalam unit / tim untuk melakukan pemeriksaan:
  • Kelengkapan dokumen persyaratan karantina Negara tujuan dan atau persyaratan pengeluaran pemerintah Republik Indonesia.
  • Keabsahan dokumen persyaratan karantina Negara tujuan dan atau persyaratan pengeluaran pemerintah Republik Indonesia.
  • Fisik komoditas ekspor di lapangan :
    • Daerah asal / farm (peternakan, instalasi lain); dan atau
    • Tempat pemrosesan (pabrik, unit pengolahan, unit lain – lain; dan atau
    • Tempat pengemasan; dan atau
    • Tempat penyimpanan; dan atau
    • Pelabuhan pengeluaran;
    • Tempat khusus lainnya.
  • Pemeriksaan kebenaran jenis, volume, jumlah media pembawa HPHK;
  • Pengamatan/pemeriksaan gejala serangan HPHK;
  • Pengamatan/pemeriksaan makroskopis HPHK dan laboratorium;
    1. Pengambilan sampel / contoh media pembawa HPHK sesuai dengan Teknik dan Metoda Pengambilan Contoh (sampling) yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan validitas keilmuan;
    2. Selain terhadap komoditas ekspor (Hewan, BAH dan HBAH), pemeriksaan ditujukan ke kemasan dan pengangkutannya dari lokasi produksi sampai dengan pelabuhan pengeluaran meliputi pengawasan mutu kemasan dan/atau alat angkut yang harus memenuhi persyaratan teknis yang dapat menjamin bahwa hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan atau benda lain yang diangkut benar–benar aman dari terjadinya re-infestasi / re-infeksi / re-kontaminasi HPHK di perjalanan, dan/atau kerusakan fisik ;
  1. Untuk kepentingan dokumentasi bukti – bukti hasil pemeriksaan karantina oleh Petugas karantina, Koordinator Fungsional juga membagi tugas pelaksanaan intersepsi temuan – temuan HPHK dengan melakukan :
    1. Pengumpulan dan mengidentifikasi spesimen dalam rangka pembuatan koleksi;
    2. Pembuatan koleksi media pembawa HPHK;
    3. Koleksi secara sederhana;
    4. Koleksi secara komplek.

       Di samping melakukan tindakan karantina seperti:

  • Pemeriksaan fisik dan laboratorium
  • Keutuhan kemasan, dsb.
    1. Hasil pelaksanaan tugas Petugas karantina dilaporkan secara individu atau tim dalam kerangka operasional maupun kewajiban pengumpulan angka kredit sebagai dokumentasi bukti fisik, menggunakan form KH-2;
    2. Ketentuan lain dalam pelaksanaan sertifikasiekspor:
      • Sertifikasi diberikan berdasarkan ketentuan/permintaan Negara tujuan dengan memperhatikan peraturan perundangannya.
      • Hanya Medik Veteriner yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan dapat menanda tangani dokumen utama untuk ekspor yang terdiri dari:
    3. Sertifikat Kesehatan Hewan/Animal Health Certificate KH- 9)

Dibuat oleh Dokter Hewan Karantina berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan kesehatan dan dinyatakan sehat/bebas dari HPHK. Sertifikat tersebut dipergunakan seperti dibawah ini:

  • Sertifikat Kesehatan untuk mamalia digunakan berdasarkan spesiesnya
  • Sertifikat Kesehatan untuk hewan unggas dewasa termasuk kalkun, ayam, itik, entok, angsa, burung puyuh, burung unta dan burung lainnya
  • Sertifikat Kesehatan untuk hewan unggas Day Old Chick (DOC) dan Day Old Duck (DOD).
  • Sertifikat Kesehatan untuk reptil dan hewan melata lainnya termasuk buaya, kadal, biawak, cicak, tokek, bunglon, ular, soa­soa, dll.

Sertifikat Kesehatan untuk serangga dan invertebrata lain termasuk lebah, kumbang, kelabang, kalajengking, jangkrik, semut, cacing, ulat sutera dll.< >Sertifikat Kesehatan untuk hewan percobaan termasuk kelinci, mencit, marmut, tikus, kera dsb.Sertifikat Sanitasi Produk Hewan/Sanitary Certificate of Animal Products (KH-10);Dibuat oleh Dokter Hewan Karantina berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan sanitasi (kesehatan) produk hewan dinyatakan bebas dari HPHK gol I dan gol II. Sertifikat ini berlaku untuk sertifikasi produk hewan yang digunakan untuk keperluan konsumsi manusia, makanan hewan, pertanian, industri, farmasi serta operasi (bedah) termasuk daging, telur, susu, kulit, bulu, tanduk, telur tetas, telur SPF, semen, ova (sel telur), tepung daging, tepung tulang, tepung darah, tepung telur, tepung bulu dan produk hewan lainnya. Bagi produk hewan untuk konsumsi manusia dinyatakan aman dan layak untuk dikonsumsi serta dipisahkan antara yang halal dan yang tidak halal.

< >Surat Keterangan untuk Benda Lain/Certificate of Other Products (KH 11); Dibuat oleh Dokter Hewan Karantina berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan sanitasi (kesehatan) benda lain tersebut. Surat Keterangan ini berlaku untuk sertifikasi Bahan Biologik, Bahan Patogenik, Pakan dan bahan baku pakan, Biakan Organisme, Sarana Pengendalian Hayati, Kompos serta benda lain yang bukan tergolong hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang mempunyai potensi penyebaran HPHK.

< >Sertifikasi dapat ditolak karena beberapa sebab :Komoditas yang dikirim merupakan daftar komoditas dilarang menurut ketentuan peraturan perundangan di Negara tujuan, kecuali ada Import Permit dari Negara tujuan.Komoditas yang dikirim dikenakan ketentuan khusus seperti Surat Izin Pengeluaran dari Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, CITES dan sebagainya.Komoditas tercemar HPHK, kecuali dapat di beri perlakuan untuk mengeliminasi HPHK yang bersangkutan.Komoditas yang diperiksa tidak sesuai dengan yang akan dikirim baik jenis, jumlah dan kualitasnya.Terhadap komoditas, pemilik tidak bersedia diberi perlakuan untuk pembebasan HPH tertentu yang ditemukan pada pemeriksaan.Persyaratan Negara tujuan yang tidak mungkin dilakukan di Indonesia.Terhadap jenis komoditas yang dilarang pengeluarannya dari wilayah RI berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.Tindakan perlakuan yang dilakukan oleh swasta/pihak lain tidak diawasi/disetujui oleh petugas karantina. 

Semua tindakan karantina mengakibatkan kewajiban pemilik untuk membayar jasa karantina sesuai dengan ketentuan yang berlaku.