PROSEDUR TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN ESKPOR


PROSEDUR TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN ESKPOR :

  1. Pemilik Media Pembawa atau kuasanya melaporkan ekspor atau rencana ekspor MP kepada petugas karantina tentang akan dikirim/diekspornya suatu Media Pembawa dari pelabuhan / Bandar udara dari wilayah RI dengan mengisi formulir SP-1.
  2. Terhadap media pembawa ekspor dapat dikenakan tindakan pemeriksaan (a) ditempat – tempat pengeluaran di pelabuhan bandar udara atau (b) gudang pemilik;
  • Setelah menerima laporan dari pemilik Media Pembawa, petugas karantina melakukan pencatatan/penomoran dalam buku agenda dan diserahkan kepada koordinator fungsional;
  • Koordinator fungsional melakukan pengelolaan penugasan para POPT dalam kelompok/individu, dengan Surat Tugas Kepala Balai atau pejabat yang ditunjuknya, melalui penerbitan form DP-1 : Surat Tugas yang berisi penugasan dalam unit/tim untuk melakukan pemeriksaan :
    • Kelengkapan dokumen persyaratan karantina Negara tujuan dan atau persyaratan pengeluaran pemerintah Republik Indonesia.
    • Keabsahan dokumen persyaratan karantina Negara tujuan dan atau persyaratan pengeluaran pemerintah Republik Indonesia.
    • Fisik komoditas ekspor di lapangan :
      • Tempat produksi (lahan, rumah kaca, instalasi lain); dan atau
      • Tempat pemrosesan (pabrik, unit pengeringan, unit pendinginan, unit lain – lain; dan atau
      • Tempat pengemasan; dan atau
      • Tempat penyimpanan; dan atau
      • Pelabuhan pengeluaran;
      • Tempat khusus lainnya.
  1. Pemeriksaan kebenaran jenis, volume, jumlah media pembawa OPT/OPTK;
  2. Pengamatan/pemeriksaan gejala serangan OPT/OPTK;
  3. Pengamatan/pemeriksaan makroskopis OPT/OPTK secara morfologi;
  4. Pengambilan sampel (contoh) media pembawa OPT/OPTK sesuai dengan Teknik dan Metoda Pengambilan Contoh (sampling) yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan validitas keilmuan;
  5. Selain terhadap komoditas ekspor, pemeriksaan ditujukan ke moda kemasan dan pengangkutannya dari lokasi produksi sampai dengan pelabuhan pengeluaran meliputi pengawasan mutu moda kemasan dan/atau alat angkut yang harus memenuhi persyaratan teknis yang dapat menjamin bahwa hasil tumbuhan yang diangkut benar –benar aman dari terjadinya re-infestasi / re-infeksi / re-kontaminasi.OPT/OPTK di perjalanan, dan atau kerusakan fisik ;
  6. Untuk kepentingan dokumentasi bukti – bukti hasil pemeriksaan karantina oleh Petugas karantina, Koordinator POPT membagi tugas pelaksanaan intersepsi temuan – temuan OPT dengan melakukan :
    1. Pengumpulan dan mengidentifikasi spesimen dalam rangka pembuatankoleksi;
    2. Pembuatan koleksi hasil tanaman/media pembawa OPT/OPTK;
    3. Koleksi secara sederhana;
    4. Koleksi secara komplek.
  7. Hasil pelaksanaan tugas Petugas karantina dilaporkan secara individu atau tim dalam kerangka operasional maupun kewajiban pengumpulan angka kredit sebagai dokumentasi bukti fisik, menggunakan form DP-7;
  8. Apabila permohonan ekspor telah memenuhi persyaratan adminstrasi dan teknis, maka dikeluarkan Phytosanitary Certificater (KT-10).
  9. Ketentuan lain dalam pelaksanaan sertifikasiekspor:
    • Sertifikasi diberikan berdasarkan ketentuan/permintaan Negara tujuan dengan memperhatikan peraturan perundangannya (Referensi MANUAL EKSPOR JILID I – XII)
    • Hanya petugas karantina yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan dapat menanda tangani Phytosanitary Certificate.
    • Phytosanitary Certificate yang berlaku adalah sesuai dengan model dan format yang ditetapkan oleh International Plant Protection Convention (IPPC), dan hanya sah dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Balai/Stasiun/Pos Karantina Tumbuhan.Phytosanitary Certificate yang diterbitkan oleh instansi lain/swasta tidak berlaku.
    • Sertifikasi dapat ditolak karena beberapa sebab :
  • Komoditas yang dikirim merupakan daftar komoditas dilarang menurut ketentuan peraturan perundangan di Negara tujuan, kecuali ada Import Permit dari Negara tujuan.
  • Komoditas yang dikirim dikenakan ketentuan khusus seperti Surat Izin Pengeluaran dari Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, CITES dan sebagainya.
  • Komoditas tercemar OPTK, kecuali dapat di beri perlakuan untuk mengeliminasi OPTK yang bersangkutan.
  • Komoditas telah berada di Negara tujuan atau telah dikapalkan (berlayar).
  • Komoditas ditanam atau diproduksi di negara lain.
  • Komoditas yang diperiksa tidak sesuai dengan yang akan dikirim baik jenis, jumlah dan kualitasnya.
  • Terhadap komoditas, pemilik tidak bersedia diberi perlakuan untuk pembebasan OPT tertentu yang ditemukan pada pemeriksaan.
  • Persyaratan Negara tujuan yang tidak mungkin dilakukan di Indonesia.
  • Terhadap jenis komoditas yang dilarang pengeluarannya dari wilayah RI berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  • Tindakan perlakuan yang dilakukan oleh swasta/pihak lain tidak diawasi/disetujui oleh petugas karantina.

       10. Semua tindakan karantina mengakibatkan kewajiban pemilik untuk membayar jasa karantina sesuai dengan ketentuan yang berlaku.